TEMPO.CO, Jakarta - Penghujung tahun 2020 sebulan lagi, namun tak sampai separuh anggaran kesehatan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional belum terserap. Hingga 25 November 2020, Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran kesehatan baru 41,2 persen dari total pagu Rp 97,9 triliun.
Realisasi tersebut terdiri dari pembayaran insentif tenaga kesehatan pusat dan daerah untuk 681.350 penerima sebesar Rp 5,55 triliun, santunan kematian tenaga kesehatan untuk 125 orang penerima sebesar Rp 40 miliar, serta Rp 3,22 triliun untuk biaya penanganan Covid-19 oleh gugus tugas Covid-19.
Selain itu, anggaran juga digunakan untuk belanja penanganan Covid-19 sebesar Rp 25,03 triliun, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional untuk 47,2 juta orang sebesar Rp 2,7 triliun dan insentif perpajakan di bidang kesehatan Rp 2,78 triliun.
Lambannya serapan anggaran tersebut membuat pemerintah menyiapkan rencana baru. Sisa anggaran kesehatan yang belum terserap pada tahun ini, akan dimasukkan pada anggaran 2021.
"Anggaran yang belum terserap akan kami alihkan pada pencadangan untuk vaksin Covid-19," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Selasa, 2 Desember 2020. Saat ini, Kementerian Keuangan memang tengah terus berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam menyiapkan kebutuhan anggaran pengadaan hingga pendistribusian vaksin.
Pemerintah, kata dia, terus menghitung jumlah vaksin yang akan masuk pada pengadaan akhir tahun ini hingga awal tahun depan. Selain untuk vaksin, anggaran yang belum terserap itu juga direncanakan untuk dialihkan ke program perlindungan sosial. Pemerintah mencatat bahwa program tersebut memiliki capaian realisasi tercepat dan tertinggi, yaitu sekitar 88,9 persen.
Dari total pagu Rp 233 triliun, sebanyak Rp 207,8 triliun sudah dicairkan. Sehingga, Sri Mulyani meyakini pada akhir Desember realisasi anggaran tersebut bisa mencapai seratus persen.
